Bungo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat utama DPRD Bungo pada Rabu (17/9/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Bungo dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Bungo, H. Pardinan, S.M., Wakil Ketua II DPRD Bungo, Darwandi, S.H., serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bungo, Dr. Donny Iskandar, S.Sos.
Turut hadir pula Bupati Bungo H. Dedy Putra yang diwakili oleh Sekda Bungo Dr Donny Iskandar,S.sos , unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta para tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua I DPRD Bungo, H. Pardinan menyampaikan apresiasinya atas kelancaran rapat paripurna. Ia menegaskan bahwa masukan yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Alhamdulillah rapat paripurna berjalan dengan baik. Kami berharap jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dapat disampaikan dengan jelas, dan sinergi antara eksekutif serta legislatif terus terjaga untuk mendukung program pembangunan Kabupaten Bungo,” ungkap Pardinan.
Sementara itu, Bupati Bungo H. Dedy Putra melalui Pj Sekda Bungo, Dr. Donny Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menanggapi dengan serius pandangan dari delapan fraksi yang telah disampaikan.
“Kami sudah mendengar pandangan dari delapan fraksi. Insyaallah pemerintah daerah akan memberikan jawaban yang baik, terbuka, dan jujur. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pembangunan di Bungo berjalan sesuai harapan,” ujar Donny.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Perubahan APBD 2025, di mana aspirasi fraksi-fraksi DPRD diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Bungo.
Dengan adanya pandangan umum dari fraksi, DPRD dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Redaksi
